Connect with us

Maluku

Gubernur Maluku Kukuhkan Tiga Pjs Kepala Daerah

Published

on

AMBON- Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail, Sabtu (26/9/2020), bertempat di Lantai VII Kantor Kantor Gubernur Maluku, mengukuhkan tiga Penjabat Sementara (Pjs) bupati di Provinsi Maluku.

Ketiga Pjs yang dikukuhkan, karena para kepala daerah yang ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 20 Desember mendatang.

Pengukuhan tersebut didasari atas Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nomor 131.81-3005 Tahun 2020 mengukuhkan Drs. Melkias Mozes Lohy, ST yang saat ini menjabat Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku menjabat Pjs Bupati Maluku Barat Daya (MBD).

Dra. Rosida Soamole, M.Si yang saat ini menjabat Kepala Inspektur Provinsi Maluku dikukuhkan berdasarkan SK Nomor 131.81-3006 sebagai Pjs Bupati Aru dan Drs. Hadi Sulaiman yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku menjabat Pjs Bupati Seram Bagian Timur (SBT) berdasarkan SK Nomor 131.81-3007 tertanggal 24 September 2020 yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah, Didi Sudiana.

Gubernur dalam sambutannya menegaskan, jabatan adalah kepercayaan sekaligus amanah.

” Ingin saya tegaskan, ketiga pejabat Eselon II tersebut akan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati MBD, SBT dan Aru selama 71 hari kedepan, sejak tanggal 25 September 2020. Oleh sebab itu, laksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas gubernur.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini kemudian menguraikan tugas seorang penjabat bupati yaitu, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kemudian, memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman Pilkada dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, sebut Gubernur, tugas seorang penjabat bupati yaitu, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), menandatangani Peraturan Daerah (Perda) dan melakukan pengisian pejabat berdasarkan aturan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan tugas dan amanah tersebut, mantan Kapolda Maluku ini menginstruksikan beberapa pesan penting. Dirinya menegaskan penyelenggaraan pemerintahan harus terus berlangsung secara baik dan lancar. Begitupula dengan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan pandemi Covid-19 harus terus berlangsung dan memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun ASN bekerja.

“Tidak ada yang menolak menghentikan kerja, hanya karena peralihan pimpinan sementara,” tegasnya lagi.

Tak hanya itu, Gubernur juga menegaskan agar ketiga penjabat yang baru saja dikukuhkan dapat memastikan tidak terlibat politik praktis atau mendukung pasangan calon.

Dia juga mengingatkan, untuk membangun komunikasi, kolaborasi bersama dengan aparat keamanan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat.

“Segera bangun komunikasi, kolaborasi dengan penyelenggara pilkada, Ketua KPU, Bawaslu, TNI, Polri agar selama masa kampanye Inpres Nomor 6 Tahun 2020 terkait pencegahan pengendalian Covid-19 dapat berlangsung secara baik,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara pengukuhan, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharuddin Djafar, Danlanud Pattimura Kol. Pnb Sapuan, Danlantamal IX Ambon Laksma TNI Eko Jokowiyono, Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun serta pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Pengukuhan juga diikuti seluruh kabupaten/kota se-Maluku secara virtual.(humasmaluku)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *